Megadewa88portal,Jakarta – Setelah gelombang aksi mahasiswa menuntut reformasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengambil langkah dengan memangkas beberapa tunjangan anggota dewan. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa tunjangan perumahan dihentikan sejak 31 Agustus 2025. Sementara tunjangan lain seperti listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi juga dipangkas. Langkah ini di lakukan sebagai respons atas tekanan publik dan tuntutan mahasiswa yang menilai hak-hak dewan terlalu besar di bandingkan kesejahteraan masyarakat.

BEM SI: Pemangkasan Tunjangan Belum Cukup

Meski DPR telah melakukan pemangkasan, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menilai langkah tersebut belum memadai. Mereka menekankan bahwa tuntutan mahasiswa tidak hanya soal tunjangan, Tetapi juga menyasar reformasi lebih luas. Termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset dan perubahan mendasar pada struktur Polri serta DPR agar lebih transparan dan akuntabel. BEM SI menegaskan, pemangkasan tunjangan hanyalah langkah awal, sementara reformasi kebijakan dan tindakan nyata masih di perlukan.

BEM SI juga menuntut agar aparat yang melakukan tindakan represif terhadap demonstran segera di adili. Mereka meminta pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya, terutama untuk generasi muda, serta meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen. Selain itu, mahasiswa menolak dwifungsi jabatan di pemerintahan yang di anggap memperkuat oligarki dan mengurangi aspirasi publik.

Pimpinan DPR, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, telah menerima audiensi mahasiswa dan berjanji menindaklanjuti sejumlah tuntutan. Namun, mahasiswa tetap menekankan pentingnya tindakan konkret dan pengawasan berkelanjutan terhadap janji-janji DPR. Mereka menegaskan akan terus mengawal implementasi kebijakan agar reformasi benar-benar dirasakan masyarakat.

Baca Juga : Demo Jakarta, 6 Tersangka Termasuk Delpedro-Figha

Pemangkasan tunjangan ini di harapkan menjadi simbol komitmen DPR untuk merespons aspirasi rakyat. Namun, BEM SI menegaskan bahwa langkah simbolik saja tidak cukup. Tindakan nyata berupa perbaikan regulasi, transparansi, dan pengawasan internal DPR sangat di butuhkan untuk memenuhi tuntutan mahasiswa sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.