Megadewa88 portal,Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyuarakan perhatian serius dan melakukan penyorotan mendalam terhadap usulan penambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN). Angka yang fantastis ini memicu serangkaian pertanyaan dan evaluasi dari para legislator, mengingat besarnya dana yang akan dialokasikan dan urgensi untuk memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar efektif dalam mencapai target perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Mendasari Kenaikan Anggaran: Urgensi Program Gizi Nasional

Perhatian Komisi IX terhadap usulan tambahan dana ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami secara komprehensif mengapa BGN mengajukan kenaikan anggaran yang begitu signifikan. Diyakini, penambahan dana sebesar Rp 100 triliun ini akan diarahkan untuk mempercepat penanggulangan isu-isu gizi krusial di Indonesia, seperti stunting (kekerdilan), anemia pada ibu hamil dan remaja, serta masalah kekurangan gizi mikro lainnya.

Para anggota dewan meminta penjelasan rinci mengenai justifikasi anggaran tersebut. BGN diharapkan dapat memaparkan secara terperinci alokasi dana, target kinerja yang spesifik dan terukur, serta dampak yang diharapkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Transparansi dalam perencanaan anggaran menjadi kunci untuk meyakinkan Komisi IX bahwa dana tersebut akan digunakan secara efisien dan tepat sasaran, terutama mengingat stunting adalah isu multidimensi yang memerlukan intervensi lintas sektor.

Kebutuhan Pengawasan dan Efektivitas Program

Salah satu sorotan utama Komisi IX adalah mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana Rp 100 triliun tersebut. Besarnya anggaran menuntut BGN untuk memiliki sistem monitoring yang kuat guna mencegah potensi kebocoran atau penyalahgunaan dana. DPR menekankan bahwa anggaran yang besar harus diimbangi dengan akuntabilitas yang tinggi.

Komisi IX juga mempertanyakan efektivitas program-program yang akan dibiayai oleh dana tambahan ini. Apakah program yang diusulkan merupakan inovasi baru, ataukah hanya pengulangan dari program sebelumnya? Para legislator mendesak BGN untuk menunjukkan bukti empiris bahwa intervensi yang direncanakan akan memberikan hasil yang substansial dalam perbaikan indikator gizi nasional. Fokus utama pengawasan adalah pada implementasi di daerah, memastikan bahwa bantuan gizi benar-benar sampai kepada kelompok sasaran yang paling membutuhkan.

Sinergi Lintas Sektoral dan Integrasi Data

Dalam diskusi yang dilakukan, Komisi IX juga menyoroti pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektoral. Isu gizi dan stunting tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu lembaga. Anggota dewan meminta BGN untuk menjelaskan bagaimana mereka akan mengintegrasikan program dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial. Keterpaduan program ini mutlak diperlukan agar intervensi tidak tumpang tindih dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Baca Juga: DPR dinilai tidak transparan soal dana reses, kenapa

Selain itu, Komisi IX menekankan perlunya penguatan sistem data gizi nasional. Data yang akurat dan real-time adalah fondasi untuk perencanaan program yang efektif. Dengan anggaran sebesar ini, BGN diharapkan mampu membangun sistem informasi yang andal guna memantau perkembangan status gizi di setiap wilayah, sehingga setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada bukti dan kondisi lapangan yang sebenarnya. Penyorotan intensif Komisi IX ini menegaskan peran krusial DPR dalam memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat.