Megadewa88 portal,Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana menghentikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025. Rencana ini bukan tanpa alasan, melainkan demi memastikan kelancaran proses transisi pemerintahan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Pembangunan IKN Dipercepat, Pemerintah Fokus pada Pusat Pemerintahan

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk memberikan ruang bagi pemerintahan yang baru untuk meninjau dan melanjutkan proyek strategis ini sesuai dengan visi dan prioritas mereka. Penghentian sementara ini memungkinkan evaluasi mendalam terhadap rencana pembangunan yang sudah berjalan, sehingga pemerintah baru dapat mengimplementasikan programnya tanpa hambatan.

Baca Juga: Rp1.620 T, Perlukah Prabowo Bangun Giant Sea Wall Pantura

Penghentian pembangunan pada tahun 2025 ini bertujuan untuk menghindari beban keuangan yang berlebihan bagi anggaran negara, khususnya saat terjadi pergantian pemerintahan. Dengan mengalihkan fokus dari pembangunan fisik, pemerintah dapat lebih leluasa dalam mengelola anggaran dan memprioritaskan program-program lain yang dianggap lebih mendesak.

Selain itu, penghentian sementara juga memungkinkan pemerintah baru untuk melakukan audit terhadap proyek-proyek yang sudah berjalan dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Hal ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Meskipun pembangunan fisik akan dihentikan, PUPR tetap akan menyelesaikan proyek-proyek yang sudah berjalan dan yang dijadwalkan selesai pada tahun 2024. Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan Istana Negara, kantor-kantor kementerian, dan fasilitas pendukung lainnya.

Penghentian ini bersifat sementara dan tidak akan mengganggu kelanjutan proyek IKN dalam jangka panjang. PUPR berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah baru untuk memastikan bahwa visi IKN sebagai ibu kota modern dan berkelanjutan dapat terwujud. Keputusan ini menunjukkan adanya transisi yang terencana dan terorganisir, serta komitmen untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai dengan prioritas pemerintah yang akan datang.