Megadewa88portal,Jakarta – Pemerintah memastikan langkah serius dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dengan menyusun pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian baru ini akan mengambil alih peran Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang selama ini bertugas mengelola urusan haji. Rencana tersebut sudah dibahas dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR pada 25 Agustus 2025 dan mendapat dukungan penuh.

Fokus pada Layanan Jemaah Lebih Transparan

Menkum Supratman Andi Agtas menegaskan, transformasi BP Haji menjadi kementerian merupakan bagian dari reformasi layanan haji yang lebih modern. Dengan adanya kementerian khusus, pengelolaan biaya, kuota jemaah, hingga kualitas pelayanan akan lebih mudah di kontrol secara transparan. Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah yang telah di setujui menjadi landasan hukumnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar teknis pembentukan. Kementerian baru ini akan menyusun ulang struktur organisasi, kebutuhan SDM, serta sistem kerja agar koordinasi dengan lembaga lain semakin efisien. Proses harmonisasi aturan kini sedang berjalan bersama Kemenpan-RB dan Sekretariat Negara.

Langkah ini di sambut baik oleh BP Haji yang menyatakan siap menjalankan tugas di bawah struktur baru. Kehadiran Kementerian Haji dan Umrah di harapkan memberikan dampak nyata bagi jemaah, mulai dari tahap pendaftaran hingga kepulangan. Dengan sistem yang lebih profesional, layanan haji di yakini akan lebih nyaman, cepat, dan bebas dari tumpang tindih.

Baca juga : Memalukan Pemerintahan Prabowo, Noel Mustahil Dapat Amnesti

Pemerintah menargetkan kementerian ini mulai aktif beroperasi sebelum musim haji berikutnya. Masyarakat pun menaruh harapan besar agar transformasi ini benar-benar menghadirkan pengalaman haji yang lebih berkualitas.