Megadewa88portal,Jakarta – Politisi PDIP, Kris Tjantra, menilai demonstrasi besar yang terjadi pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI sebagai peringatan serius bagi seluruh anggota dewan. Aksi ini dianggap sebagai alarm bagi DPR untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Menurutnya, demo tersebut menunjukkan adanya kekecewaan publik terhadap kinerja legislatif yang dinilai lambat merespons kebutuhan rakyat.

Massa yang turun ke jalan terdiri dari mahasiswa, pelajar, buruh, hingga masyarakat umum. Mereka menyuarakan tuntutan agar DPR menunda kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan, serta membuka transparansi terkait pengelolaan keuangan legislatif. Kris Tjantra menekankan bahwa aspirasi ini bukan sekadar protes biasa, melainkan sinyal agar DPR menata kembali prioritas kerja demi kepentingan rakyat.

Aksi Massa dan Implikasi Politik

Kris menjelaskan bahwa demo ini menjadi indikator turunnya kepercayaan publik terhadap DPR. Ia menyebut bahwa anggota dewan harus melihat aksi ini sebagai kesempatan untuk introspeksi. Jika aspirasi masyarakat terus di abaikan, maka citra DPR bisa semakin tergerus. Para politisi di harapkan mampu menyeimbangkan kepentingan legislatif dengan harapan rakyat.

Selain itu, Kris menyoroti bahwa demo ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Anggota DPR di minta aktif memberikan laporan kerja, mengumumkan anggaran, dan menjelaskan keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan begitu, hubungan antara legislatif dan publik bisa terjaga dan terhindar dari ketidakpercayaan yang semakin luas.

Menurutnya, aksi demo bukan sekadar kritik, tetapi juga panggilan agar DPR lebih responsif. “Demo ini adalah alarm nyata, agar anggota dewan bekerja sesuai mandat rakyat dan tidak terjebak kepentingan politik tertentu,” jelas Kris. Peringatan ini di harapkan mendorong DPR melakukan langkah-langkah konkret, mulai dari evaluasi internal hingga perbaikan komunikasi dengan publik.

Baca juga : Menaker Yassierli Tanggapi Tuntutan Buruh Soal Kenaikan Upah Minimum 2026

Kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. Masyarakat menunjukkan bahwa suara mereka penting dan harus di dengar, sementara DPR harus membuktikan komitmennya terhadap transparansi dan pelayanan publik. Jika di respons dengan baik, demo ini bisa menjadi titik balik hubungan DPR dengan masyarakat, menuju kinerja legislatif yang lebih berkualitas.