Megadewa88 portal,Jakarta –  Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menegaskan bahwa langkah reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak bisa hanya diukur dari pemotongan tunjangan semata. Meskipun mengapresiasi keputusan dewan yang telah menghapus tunjangan perumahan, Formappi menilai upaya tersebut belum menyentuh akar permasalahan yang lebih substantif.

Peringati 25 Tahun Reformasi,25 Ribu Relawan Roemah Djoeang Duduki DPR

Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengungkapkan bahwa meskipun tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta telah dicabut, gaji bersih atau take home pay anggota DPR tetap berada di angka yang signifikan, mencapai sekitar Rp65 juta per bulan. Angka ini berasal dari berbagai komponen tunjangan lain yang masih melekat, memicu pertanyaan besar dari publik terkait urgensi dan transparansi penggunaannya.

Baca Juga: Gaji dan Tunjangan DPR Rp65 Juta/Bulan

Salah satu tunjangan yang disoroti adalah tunjangan komunikasi intensif senilai lebih dari Rp20 juta per bulan. Lucius mempertanyakan apa saja detail dari penggunaan tunjangan ini, mempertanyakan apakah pengeluaran sebesar itu benar-benar dibutuhkan untuk memfasilitasi komunikasi anggota dewan dengan masyarakat. Kerancuan lain juga terlihat dari adanya tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang, menurut Formappi, memiliki makna yang serupa. “Kenapa harus dibuat menjadi dua jenis tunjangan jika keduanya bertujuan untuk menghormati jabatan anggota DPR?” ujarnya.

Lebih jauh, Lucius menyoroti bahwa reformasi parlemen yang ideal seharusnya menyentuh aspek-aspek yang lebih fundamental dan sistemis. Ia berpendapat bahwa selama ini, berbagai aturan turunan terkait tunjangan sudah usang dan perlu direvisi total. Tanpa perubahan mendasar pada sistem, pemotongan satu atau dua tunjangan tidak akan menghasilkan perbaikan kinerja yang signifikan dan hanya akan dianggap sebagai upaya pemanis semata di mata publik.

Formappi menyimpulkan bahwa reformasi sejati harus ditandai dengan peningkatan kinerja yang nyata dan terukur, sejalan dengan besarnya anggaran yang digelontorkan untuk anggota dewan. Memanjakan anggota DPR dengan berbagai tunjangan tanpa diikuti oleh peningkatan produktivitas hanya akan memperburuk citra lembaga legislatif di mata masyarakat.