Megadewa88portal,Jakarta – Pemerintah melalui DPR RI dan kementerian terkait menetapkan target besar awal tahun 2026 ini. Roda pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana di Sumatera harus berjalan normal sebelum Ramadan. Langkah ini sangat krusial guna menjamin stabilitas pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat. Keputusan tersebut di sampaikan langsung dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana yang berlangsung di Banda Aceh.
Target normalisasi ini sangat penting mengingat bulan suci Ramadan di perkirakan jatuh pada pertengahan Februari. Pemerintah pusat ingin memastikan seluruh administrasi desa yang sebelumnya lumpuh dapat segera bangkit kembali. Satgas khusus telah di terjunkan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak parah. Hal ini bertujuan agar warga dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa hambatan layanan birokrasi.

Menteri Dalam Negeri juga telah mengerahkan ribuan praja IPDN untuk membantu pemulihan di lapangan. Fokus utama mereka adalah menghidupkan kembali fungsi kantor desa dan mendampingi aparatur setempat bekerja. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terus di perkuat demi mencapai target waktu yang sangat singkat. Sinergi ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menangani krisis di pulau Sumatera.
Optimalisasi Pelayanan Publik Dan Kesiapan Logistik Menjelang Bulan Suci
Pemerintah daerah di minta segera melakukan audit kinerja pada sektor layanan dasar seperti kependudukan. Normalisasi birokrasi sangat mendesak agar penyaluran bantuan sosial menjelang puasa dapat berjalan dengan lancar. Seluruh jajaran di minta fokus pada pemulihan ekonomi lokal melalui penguatan pasar tradisional di kawasan terdampak. Efektivitas kepemimpinan di tingkat lokal menjadi kunci utama keberhasilan transisi masa pemulihan ini.
Baca Juga : Waka MPR Minta Parpol Cari Titik Temu Usulan Pilkada Dipilih DPRD
Selain urusan kantor, kesiapan stok pangan di pasar-pasar tradisional Sumatera menjadi prioritas yang utama. Satgas Pangan tiap provinsi di perintahkan memantau ketat distribusi bahan pokok agar tidak terjadi penimbunan. Pemerintah menargetkan pemulihan menyeluruh bagi infrastruktur vital dapat di selesaikan secara bertahap sebelum datangnya hari Lebaran. Transparansi dalam pengelolaan anggaran rekonstruksi terus di jaga ketat oleh pihak pengawas eksternal maupun internal.
Keberhasilan target normalisasi ini akan menjadi tolok ukur profesionalisme aparatur negara dalam melayani publik. Elemen masyarakat di harapkan mendukung penuh kebijakan percepatan ini demi terciptanya suasana Ramadan yang damai. Dengan tata kelola yang baik, Sumatera siap kembali menjadi penggerak ekonomi kuat di wilayah barat. Mari kita kawal bersama proses pembangunan pascabencana ini agar selesai tepat pada waktunya.

Tinggalkan Balasan