Megadewa88portal,Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan perhatian serius terhadap kebijakan pemerintah terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Pasalnya, penetapan harga beras yang tidak tepat berpotensi merugikan konsumen sekaligus menekan kesejahteraan petani. DPR menilai HET harus ditentukan dengan cermat agar benar-benar menciptakan keseimbangan.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa kenaikan HET beras perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, harga beras yang terlalu tinggi akan menurunkan daya beli, sementara harga yang terlalu rendah bisa membuat petani enggan meningkatkan produktivitas. Ia mendorong agar kebijakan ini adil untuk semua pihak.

Harga Beras Harus Stabil dan Distribusi Lebih Efisien

Legislator DPR menilai bahwa surplus beras nasional seharusnya menjadi berkah, bukan justru memicu masalah baru. Namun, fakta di lapangan menunjukkan harga beras masih kerap lebih tinggi di banding HET yang sudah di tetapkan pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah distribusi dan tata niaga yang belum efisien.

Selain harga, DPR juga menyoroti persoalan kualitas beras di pasaran. Anggota Komisi IV DPR, Rajiv, menilai bahwa regulasi mutu harus di perketat agar konsumen mendapatkan beras sesuai standar. Menurutnya, ekosistem pangan harus berjalan transparan tanpa adanya praktik manipulasi atau oplos beras.

Bulog sebagai penyeimbang ketersediaan pangan disebut memegang peran vital. DPR meminta agar peran Bulog di perkuat dalam menyalurkan beras secara merata dan menjaga harga tetap stabil. Dengan begitu, baik konsumen maupun petani akan terlindungi dari gejolak harga yang tidak wajar.

Di sisi lain, Komisi IV DPR juga meminta adanya kajian ulang terhadap kebijakan HET terbaru. Mereka menekankan pentingnya skema kompensasi atau subsidi agar konsumen dengan penghasilan rendah tidak terbebani. Petani pun tetap mendapatkan keuntungan yang layak untuk menjaga keberlanjutan produksi.

Baca juga : Menkop Budi Arie Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Tulang Punggung Ekonomi Desa

Kebijakan pangan yang adil dan transparan di anggap sangat penting bagi ketahanan pangan nasional. DPR menilai bahwa HET beras bukan sekadar angka batas, melainkan instrumen vital untuk menjaga keseimbangan pasar. Sinergi antara pemerintah, Bulog, dan pemangku kepentingan lain menjadi kunci agar tujuan itu bisa tercapai.

Jika kebijakan dijalankan dengan konsisten, masyarakat akan merasakan harga beras yang stabil, sementara petani tetap sejahtera. DPR menekankan bahwa ke depan, regulasi pangan harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak tanpa mengorbankan produsen di lapangan.