Megadewa88 portal,Jakarta – Upaya penguatan sistem kesehatan nasional, terutama di tingkat layanan primer, menghadapi kendala serius. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), pada Senin, 13 Oktober 2025, secara terbuka mengungkapkan fakta bahwa sebagian besar Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) di Indonesia masih mengalami kekurangan dokter yang signifikan. Pernyataan ini menegaskan adanya disparitas antara kebutuhan ideal pelayanan kesehatan di tingkat komunitas dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) profesional di lapangan.

Kekurangan tenaga dokter di garda terdepan layanan kesehatan ini, menurut Wamenkes, menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas akses dan mutu pelayanan dasar bagi masyarakat luas. Situasi ini menuntut adanya intervensi kebijakan yang lebih agresif dan terstruktur untuk memastikan pemerataan distribusi SDM kesehatan.

Analisis Disparitas dan Faktor Penyebab Defisit Dokter

Wamenkes menjelaskan bahwa masalah kekurangan dokter di Puskesmas bukan hanya sekadar isu kuantitas, melainkan juga masalah distribusi dan retensi. Meskipun secara agregat jumlah lulusan fakultas kedokteran terus bertambah, penempatan mereka di daerah terpencil dan Puskesmas masih menjadi tantangan abadi.

  1. Disparitas Geografis: Data menunjukkan bahwa konsentrasi dokter masih cenderung menumpuk di kota-kota besar, meninggalkan banyak Puskesmas di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dengan minim atau bahkan tanpa dokter tetap. Wilayah-wilayah ini, padahal, sangat membutuhkan layanan primer yang komprehensif.
  2. Keterbatasan Infrastruktur dan Insentif: Wamenkes menyoroti bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan dokter enggan ditempatkan di Puskesmas, terutama di daerah, adalah minimnya fasilitas pendukung, peralatan medis yang kurang memadai, dan paket insentif finansial non-gaji yang dinilai kurang menarik dibandingkan peluang di sektor swasta atau di perkotaan.
  3. Beban Kerja yang Berat: Puskesmas yang kekurangan staf dokter seringkali memaksa tenaga medis yang ada untuk menanggung beban kerja yang berlebihan, termasuk pelayanan kuratif, promotif, dan preventif. Kondisi ini rentan memicu burnout dan menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Krisis SDM Kesehatan

Menanggapi kondisi Puskesmas yang masih kekurangan dokter, Wamenkes memaparkan beberapa strategi kebijakan yang sedang dan akan diintensifkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengatasi defisit ini:

  • Program Wajib Kerja dan Afirmasi: Pemerintah sedang mengevaluasi dan memperkuat program wajib kerja dokter spesialis maupun dokter umum dengan fokus penempatan di Puskesmas prioritas. Program afirmasi bagi lulusan daerah juga terus digalakkan untuk memastikan mereka kembali mengabdi di daerah asal.
  • Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Puskesmas: Dilakukan upaya peningkatan anggaran untuk perbaikan infrastruktur Puskesmas, penyediaan alat kesehatan esensial, serta penataan sistem digitalisasi rekam medis. Harapannya, kondisi kerja yang lebih layak dapat menarik dokter untuk mengabdi.
  • Insentif dan Tunjangan Khusus: Direncanakan perumusan ulang skema insentif khusus bagi dokter yang bersedia bertugas di daerah terpencil dan Puskesmas dengan tingkat kesulitan tinggi. Insentif ini mencakup tunjangan profesi, fasilitas akomodasi yang layak, hingga kemudahan akses pendidikan berkelanjutan.
  • Kolaborasi Pendidikan: Pemerintah juga mendorong kerja sama yang lebih erat dengan fakultas kedokteran untuk menyesuaikan kurikulum dan sistem penempatan praktik dengan kebutuhan nyata Puskesmas di lapangan.

Baca Juga: 7 Gejala Serangan Jantung Muncul Lebih Awal

Pengungkapan oleh Wamenkes ini menjadi penekanan serius bahwa reformasi sistem kesehatan tidak akan berjalan optimal tanpa solusi tuntas atas masalah kekurangan dokter di Puskesmas. Keberhasilan program kesehatan primer, yang menjadi tulang punggung pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sangat bergantung pada ketersediaan dokter yang memadai dan berkualitas di setiap unit layanan.