Megadewa88portal,Jakarta – Isu kenaikan tunjangan anggota DPR kembali menjadi sorotan publik. Di tengah situasi ekonomi yang masih menantang, wacana ini menuai kritik dari berbagai pihak. Partai Demokrat dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana kenaikan tunjangan tersebut.

Alasan Demokrat Menolak Kenaikan Tunjangan

Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa partainya tidak sejalan dengan usulan kenaikan tunjangan. Menurutnya, anggota DPR sudah menerima berbagai fasilitas dan penghasilan yang cukup besar. Dalam kondisi masyarakat masih kesulitan akibat inflasi dan harga kebutuhan pokok yang tinggi, usulan ini di nilai tidak etis.

Data dari Sekretariat Jenderal DPR menunjukkan bahwa seorang anggota DPR saat ini sudah mendapatkan gaji pokok sekitar Rp 4,2 juta per bulan di tambah berbagai tunjangan. Jika di total, penghasilan anggota DPR bisa mencapai lebih dari Rp 50 juta setiap bulan. Fakta ini membuat Demokrat menilai kenaikan tunjangan tidak mendesak dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Herman Khaeron juga menyebut bahwa langkah lebih bijak adalah fokus pada kesejahteraan rakyat. Anggaran negara seharusnya di arahkan untuk memperbaiki layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dapat terjaga.

Baca Juga : Golkar Nonaktifkan Adies Kadir, Publik Sambut Keputusan Tegas

Selain Demokrat, sejumlah elemen masyarakat sipil juga menyuarakan kritik keras terhadap rencana ini. Transparansi anggaran DPR kembali di pertanyakan, terutama dalam hal prioritas belanja negara. Polemik kenaikan tunjangan dinilai bisa mencoreng citra DPR jika tetap dipaksakan.

Sikap Demokrat yang konsisten menolak kenaikan tunjangan ini diharapkan bisa menjadi dorongan agar DPR lebih peka terhadap kondisi sosial ekonomi bangsa. Publik pun menanti langkah tegas dari partai lain dalam menyikapi isu serupa.