Megadewa88portal,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Wali Kota Prabumulih, Arlan, terkait laporan harta kekayaannya setelah insiden anaknya membawa mobil pribadi ke lingkungan sekolah. Tindakan anak Arlan ini memicu kontroversi di masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian gaya hidup keluarga wali kota dengan laporan harta yang di sampaikan.

Pemeriksaan ini di lakukan melalui verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang di ajukan Arlan pada Agustus 2024. Dalam laporan tersebut, Arlan mencantumkan beberapa kendaraan berat seperti truk dan buldoser, namun tidak mencatat kepemilikan mobil pribadi yang di pakai anaknya ke sekolah. KPK ingin memastikan bahwa semua informasi dalam laporan harta benar, lengkap, dan sesuai dengan kenyataan.

Polemik Sekolah dan Klarifikasi LHKPN

Insiden bermula ketika Kepala SMPN 1 Prabumulih menegur anak Arlan karena membawa mobil ke sekolah. Teguran ini kemudian memicu reaksi dari pihak wali kota, yang sempat mencopot kepala sekolah dan petugas keamanan sekolah. Keputusan tersebut menuai kecaman publik dan akhirnya dibatalkan setelah klarifikasi dari pemerintah daerah.

Langkah KPK memeriksa Arlan bertujuan untuk menegakkan transparansi dan integritas pejabat publik. Proses ini termasuk klarifikasi tatap muka dan verifikasi dokumen terkait harta kekayaan wali kota. KPK menegaskan bahwa pemeriksaan bukan hanya soal potensi pelanggaran administratif, tapi juga memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyinggung akuntabilitas pejabat daerah dan memberikan pembelajaran penting tentang etika dalam menjalankan jabatan publik. KPK berharap pemeriksaan ini dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pejabat negara.

Baca Juga : Prolegnas 2025 bahas 52 RUU, ada revisi UU Polri dan BUMN

Pemeriksaan LHKPN Arlan juga menjadi pengingat bagi pejabat lain agar lebih berhati-hati dalam mencatat harta kekayaan mereka. Kepatuhan pada aturan dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar potensi konflik kepentingan atau kontroversi dapat dihindari di masa depan.