Megadewa88 portal,Upaya hukum yang menuntut pengakuan hak rakyat untuk memberhentikan (recall) atau mengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah masa jabatan melalui mekanisme di luar partai politik, menemui jalan buntu. Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
Dalam sidang pengucapan putusan yang dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pemberhentian anggota legislatif, khususnya pada Pasal 240 ayat (2) UU MD3, sudah sesuai dengan kerangka konstitusi dan prinsip sistem perwakilan yang dianut Indonesia. Pasal 240 ayat (2) tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa anggota DPR hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme internal partai politik yang mengajukan mereka, atau melalui proses pengunduran diri, dan bukan oleh kehendak langsung dari pemilih atau rakyat.
📝 Rasionalitas Putusan dan Prinsip Kedaulatan Rakyat
Pertimbangan utama Mahkamah dalam menolak permohonan ini berpusat pada pemahaman mendalam mengenai sistem pemilihan dan perwakilan. MK berpandangan bahwa Indonesia menganut sistem perwakilan politik di mana anggota DPR, meskipun dipilih langsung oleh rakyat, pada dasarnya merupakan representasi dari partai politik. Partai politik berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan institusi negara, sehingga mekanisme pemberhentian melalui partai dianggap sebagai konsekuensi logis dari sistem ini.
Para Pemohon berargumen bahwa penutupan hak rakyat untuk memberhentikan anggota DPR merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Mereka berpendapat bahwa begitu seorang anggota DPR gagal memenuhi janji dan aspirasi konstituen, rakyat seharusnya memiliki mekanisme untuk mencabut mandat tersebut tanpa harus bergantung pada keputusan internal partai.
Namun, dalam amar putusannya, Mahkamah menjelaskan bahwa memasukkan mekanisme pemberhentian langsung oleh rakyat dapat menimbulkan ketidakstabilan politik yang signifikan. Pengadilan berpendapat, mekanisme tersebut berpotensi membuka celah terjadinya praktik “pemakzulan” (recall) yang didorong oleh motif non-yuridis atau politis yang sangat dinamis, sehingga mengancam kemandirian dan efektivitas kerja legislatif. Pengaturan yang ada saat ini, menurut MK, bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas keanggotaan DPR selama masa jabatan lima tahun, yang merupakan prasyarat penting bagi pelaksanaan tugas kenegaraan yang terencana dan berkelanjutan.
⚖️ Implikasi Yuridis terhadap Hubungan Konstituen dan Wakil Rakyat
Keputusan penolakan ini secara definitif mengukuhkan kedudukan partai politik sebagai pemegang kendali tunggal atas keanggotaan legislatif, dari proses pencalonan hingga pemberhentian. Implikasi yuridisnya adalah bahwa fokus pengawasan rakyat terhadap kinerja wakilnya harus lebih diarahkan pada mekanisme internal partai politik, serta pada periode pemilihan umum berikutnya.
Penolakan gugatan ini sekaligus memberikan penekanan bahwa konsep kedaulatan rakyat dalam konteks perwakilan tidak selalu diartikan sebagai hak intervensi langsung terhadap masa jabatan wakil yang telah terpilih. Sebaliknya, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui tahapan pemilihan yang periodik dan mekanisme pengawasan yang diatur dalam undang-undang, yang mana pemberhentian merupakan ranah kewenangan yang terikat pada aturan dan etika partai politik. Dengan demikian, UU MD3 terkait hal ini tetap dinyatakan konstitusional dan mengikat secara hukum.
Tinggalkan Balasan