Megadewa88 portal,Proses pemeriksaan terhadap Bupati Aceh Selatan yang sedang berlangsung kini menjadi perhatian serius di tingkat pusat. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan dalam bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, secara resmi menyatakan bahwa mereka melakukan pemantauan ketat terhadap jalannya pemeriksaan tersebut.

Langkah pengawasan oleh Komisi II DPR ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas publik dan perlunya menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat daerah, terutama di wilayah yang strategis seperti Aceh Selatan. Pemeriksaan terhadap kepala daerah merupakan isu sensitif yang dapat memengaruhi kinerja birokrasi dan pelayanan publik setempat. Oleh karena itu, DPR memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.

Anggota Komisi II menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus yang melibatkan pejabat publik daerah. Mereka berharap pihak yang berwenang dapat menyelesaikan pemeriksaan dengan cermat dan profesional, sehingga kejelasan status hukum Bupati dapat segera diketahui. Pemantauan ketat ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol politik untuk mengeliminasi potensi intervensi dan menjamin bahwa proses hukum benar-benar objektif.

Baca Juga:Rapat dengan Raja Juli, DPR soroti Menteri Filipina mundur

Peran aktif DPR dalam memantau kasus ini menegaskan komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus mengirimkan pesan kepada seluruh kepala daerah mengenai pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap hukum selama menjalankan mandat rakyat.