Megadewa88 portal,Indonesia menerima kunjungan kehormatan dari Ratu Belanda, Máxima Zorreguieta Cerruti, yang kehadirannya di Jakarta secara khusus berfokus pada isu-isu krusial di sektor keuangan. Sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Inklusi Keuangan untuk Pembangunan (UNSGSA), Ratu Máxima melangsungkan pertemuan penting dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan jajaran pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pertemuan bilateral dengan Menko Airlangga Hartarto berpusat pada upaya akselerasi program inklusi keuangan di Indonesia. Ratu Máxima, yang sejak lama aktif mengadvokasi akses layanan finansial bagi masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah, mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam memperluas jangkauan layanan perbankan dan digitalisasi. Diskusi mendalam juga mencakup strategi pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan teknologi finansial (FinTech) untuk mengatasi kesenjangan akses, terutama di daerah terpencil, serta upaya perlindungan konsumen di tengah masifnya transformasi digital.

Pada agenda terpisah, Ratu Máxima juga menyambangi kantor OJK untuk berdiskusi dengan Komisioner OJK. Pembahasan utama dengan regulator sektor keuangan ini menyoroti peran SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dalam memperluas akses kredit yang bertanggung jawab, serta bagaimana OJK menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ratu Máxima menunjukkan minat khusus pada model pengawasan OJK terhadap FinTech dan pinjaman online (pinjol) yang semakin menjamur, sejalan dengan mandatnya untuk memastikan sistem keuangan yang inklusif sekaligus aman.

Baca Juga:Bank Mandiri perkuat Kopra untuk buka akses global

Kunjungan Ratu Belanda ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang dinilai berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam meningkatkan persentase masyarakat yang memiliki akses ke layanan keuangan formal. Hasil pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan PBB, khususnya dalam hal berbagi praktik terbaik (best practices) dan dukungan teknis untuk memastikan bahwa kebijakan keuangan nasional dapat berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan dan kesetaraan ekonomi.