Megadewa88portal.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Yusril Ihza Mahendra menanggapi laporan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang disampaikan oleh
Komnas HAM. Selain itu, ia menegaskan bahwa pemerintah akan menjalankan penyelidikan dan penyidikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pernyataan tersebut muncul dalam laporan tahunan dugaan pelanggaran HAM tahun 2025. Sementara itu, Komnas HAM menyoroti meningkatnya konflik bersenjata di Papua
yang berdampak langsung pada masyarakat sipil. Oleh karena itu, pemerintah menilai proses hukum perlu berjalan secara terbuka agar fakta dapat terungkap dengan jelas.

Data Aduan HAM di Papua Sepanjang 2025

Komnas HAM mencatat 107 aduan dugaan pelanggaran HAM di Papua sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 93 aduan berkaitan langsung dengan konflik bersenjata
yang masih terjadi di beberapa wilayah.

Selain itu, laporan tersebut juga mencatat 47 korban sipil akibat serangan yang dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Di samping itu, tiga warga sipil lainnya meninggal dunia dalam berbagai insiden kekerasan selama periode pelaporan.

Baca Juga: OTT Kuantan Singingi: KPK Buka Peluang Panggil Menteri Kehutanan

Insiden Terbaru yang Menjadi Sorotan

Baru-baru ini, kontak tembak kembali terjadi antara Komando Operasi TNI Habema dan TPNPB-OPM di wilayah pemukiman warga.
Akibatnya, situasi keamanan di lokasi tersebut kembali memanas dan berdampak pada keselamatan penduduk sipil.

Lebih lanjut, seorang warga bernama Melkiana Duwitau meninggal dunia dalam insiden tersebut.
Ia sedang mengandung tujuh hingga delapan bulan ketika peristiwa terjadi pada 2 Juli 2026 malam.

Sikap Pemerintah terhadap Investigasi

Menanggapi situasi tersebut, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan korban sipil dalam konflik Papua.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh agar setiap peristiwa memiliki kejelasan hukum.

Selain itu, pemerintah mendorong investigasi yang melibatkan seluruh pihak terkait. Dengan demikian, proses ini mencakup aparat keamanan seperti TNI dan Brimob,
serta kelompok bersenjata di Papua. Harapannya, pendekatan ini menghasilkan temuan yang lebih adil dan berimbang.

Komitmen Penegakan Hukum dan Stabilitas

Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran HAM melalui jalur hukum yang berlaku.
Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang terdampak konflik.

Akhirnya, situasi Papua masih menjadi perhatian nasional. Oleh sebab itu, pemerintah menilai penyelesaian konflik perlu menggabungkan pendekatan hukum dan kemanusiaan
agar stabilitas jangka panjang dapat tercapai secara berkelanjutan.