Megadewa88portal.com – Amnesty International Indonesia mengkritik keputusan pemerintah Indonesia yang memberikan penghargaan tertinggi negara, Bintang Republik Indonesia Adipurna, kepada Perdana Menteri India Narendra Modi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan penghargaan tersebut saat Modi melakukan kunjungan resmi ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2026. Namun, Amnesty menilai keputusan itu tidak sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Menurut Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pemberian tanda kehormatan tersebut. Sebab, penghargaan negara seharusnya memperhatikan rekam jejak penerima, termasuk dalam bidang HAM.

“Pemberian tanda kehormatan kepada PM Modi ini patut dikritik dan merupakan langkah berlebihan dari pemerintah Indonesia,” ujar Wirya Adiwena.

Amnesty Soroti Rekam Jejak HAM Narendra Modi

Dalam kritiknya, Amnesty merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Berdasarkan aturan tersebut, negara harus memperhatikan sejumlah asas, termasuk asas kemanusiaan, sebelum memberikan penghargaan.

Namun demikian, Amnesty melihat catatan pemerintahan Narendra Modi di India menimbulkan persoalan serius terkait kelayakan menerima penghargaan tertinggi dari Indonesia.

Lebih lanjut, dalam laporan Amnesty International 2025/2026, organisasi tersebut menyebut kondisi HAM di India mengalami tekanan selama pemerintahan Modi. Selain itu, Amnesty menilai pemerintah India membatasi kebebasan berekspresi serta kebebasan berkumpul secara damai.

Kebebasan Pers dan Aktivitas Kritik Mengalami Tekanan

Menurut Amnesty, pemerintah India menggunakan sejumlah aturan hukum untuk menghadapi kelompok yang menyampaikan kritik. Di antaranya adalah aturan terkait penghasutan dan undang-undang anti-terorisme.

Akibat penerapan aturan tersebut, sejumlah jurnalis, aktivis, akademisi, mahasiswa, dan pekerja kreatif menghadapi proses hukum ketika menyampaikan pendapat mereka.

Selain itu, Amnesty juga menyoroti kasus aktivis Bhima Koregaon, Umar Khalid, serta sejumlah aktivis Muslim yang masih menjalani proses hukum. Oleh karena itu, lembaga tersebut menilai kasus-kasus itu menunjukkan ruang kebebasan sipil yang semakin terbatas.

Baca Juga: Candi Prambanan Dikunjungi Prabowo dan PM Modi

Amnesty Bahas Perlakuan terhadap Kelompok Minoritas

Di sisi lain, Amnesty International juga memberikan perhatian terhadap kondisi kelompok minoritas agama dan etnis di India.

Organisasi tersebut menyatakan kelompok Muslim menghadapi tekanan yang meningkat melalui sejumlah kebijakan pemerintah. Bahkan, Amnesty menilai beberapa aturan memiliki dampak diskriminatif terhadap komunitas tertentu.

Dengan kondisi tersebut, Amnesty melihat adanya peningkatan intoleransi serta melemahnya perlindungan terhadap kelompok minoritas di India.

Sikap Narendra Modi terhadap Konflik Gaza Ikut Disorot

Selain persoalan dalam negeri, Amnesty International Indonesia juga menyoroti sikap Narendra Modi dalam isu konflik Gaza.

Wirya Adiwena mengatakan pernyataan Modi di Yerusalem pada Februari lalu menegaskan komitmen kerja sama India dengan Israel. Sementara itu, Amnesty menilai Modi tidak menyampaikan perhatian terhadap dugaan pelanggaran HAM berat di Gaza dan Tepi Barat.

“Tindakan pengabaian seperti inilah yang turut memungkinkan Israel terus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Wirya.

Amnesty Minta Pemerintah Evaluasi Keputusan

Karena itu, Amnesty menegaskan pemerintah Indonesia harus menjadikan isu HAM sebagai pertimbangan utama dalam memberikan penghargaan negara.

Menurut organisasi tersebut, penghargaan tertinggi Republik Indonesia harus mencerminkan nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak warga negara, serta komitmen terhadap demokrasi.

Oleh sebab itu, Amnesty meminta pemerintah mencabut pemberian Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Narendra Modi.

“Pemerintah harus memastikan setiap pemberian tanda kehormatan selaras dengan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia,” ujar Wirya.

Prabowo Berikan Penghargaan untuk Perkuat Hubungan Indonesia-India

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Narendra Modi dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta.

Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi Modi dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan India.

Selain itu, Prabowo menyampaikan bahwa Modi terus mendukung berbagai kerja sama yang membantu pembangunan Indonesia.

Pada akhirnya, pemberian penghargaan kepada Narendra Modi menjadi perhatian publik. Di satu sisi, pemerintah melihat penghargaan tersebut sebagai bagian dari hubungan diplomatik. Di sisi lain, kelompok HAM mempertanyakan keputusan tersebut karena mempertimbangkan catatan hak asasi manusia di India.