Megadewa88portal,Pati – Bupati Sudewo tengah menghadapi gelombang kritik dari masyarakat menyusul keputusan kontroversial terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen. Kebijakan ini menuai penolakan luas dari berbagai kalangan warga, terutama para pemilik properti yang merasakan langsung beban finansial yang signifikan akibat lonjakan pajak tersebut.

Baca Juga: Panglima TNI Lantik 6 Dangrup Kopassus Baru

Protes warga tidak hanya muncul dari rasa keberatan atas besarnya kenaikan, tetapi juga karena kurangnya sosialisasi yang memadai sebelum kebijakan diberlakukan. Banyak masyarakat mengungkapkan kekecewaan karena perubahan ini dianggap terlalu drastis dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini yang masih penuh tantangan. Beberapa warga mengkhawatirkan dampak jangka panjangnya, termasuk kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak yang berpotensi menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di lingkungan mereka.

Ramai Diprotes, Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB 250%

Peningkatan PBB yang mencapai lebih dari dua kali lipat ini dianggap tidak proporsional dan dinilai tidak mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Kritik tajam pun disampaikan kepada Bupati Sudewo, yang dianggap kurang sensitif terhadap aspirasi dan kemampuan warga, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang menjadi tulang punggung daerah.

Situasi ini memicu dinamika politik dan sosial yang cukup serius, di mana tuntutan untuk peninjauan ulang kebijakan pajak semakin menguat. Para tokoh masyarakat dan organisasi lokal turut menyuarakan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi serta memberikan solusi yang lebih adil dan berimbang. Bupati Sudewo diharapkan dapat merespons aspirasi warga dengan langkah-langkah yang konkret guna meredam ketegangan serta menjaga stabilitas sosial di wilayahnya.

Baca Juga: Dasco Angkat Suara Soal Bendera One Piece: Tak Perlu Dibesar-besarkan

Perdebatan terkait kenaikan PBB ini menjadi perhatian utama, mengingat pajak tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang vital. Namun, peningkatan tarif yang tidak terkendali justru berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk menyeimbangkan antara kebutuhan penerimaan daerah dan kemampuan masyarakat agar tercipta kebijakan yang berkelanjutan dan adil