Megadewa88portal,Jakarta – Polemik soal rangkap jabatan pejabat negara kembali mencuat setelah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti) Brian Yuliarto serta Wakil Mendikti Stella Christie mendapat amanah tambahan. Dalam rapat Komisi X DPR, anggota Fraksi PDIP Sofyan Tan melontarkan kritik menohok soal potensi gaji berlapis dari jabatan baru tersebut.

Menurut Sofyan, Brian Yuliarto kini tak hanya memimpin Kemendikti, tetapi juga dipercaya sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Sementara itu, Stella Christie diketahui merangkap sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Kondisi ini menimbulkan sorotan karena dianggap membuka peluang adanya manfaat ganda dari sisi finansial.

Kritik DPR dan Sindiran Soal Gaji

Dalam rapat bersama Kemendiktisaintek, Sofyan awalnya memberi ucapan selamat atas jabatan baru Menteri Brian. Namun, ia langsung menyinggung bahwa anggaran kementerian yang meningkat hingga triliunan rupiah bisa semakin mudah di setujui karena “di sayang” pemerintah. Pernyataan ini menimbulkan tawa sekaligus kritik tajam soal pengelolaan dana publik.

Lebih jauh, Sofyan juga menyoroti jabatan komisaris yang di emban Stella. Ia menyebut posisi itu tentu membawa tambahan penghasilan yang cukup besar. “Hebat ini, Wamen dapat komisaris, berarti gaji lumayan,” ucapnya dengan nada sindiran.

Tak berhenti di situ, Sofyan membandingkan nasib DPR dengan pejabat eksekutif. Ia menegaskan bahwa anggota dewan justru sering mendapat hujatan publik, bahkan terkait urusan rumah dinas. “Kalau kami wakil rakyat, selalu di hujat, dari rumah jadi tidak punya rumah sekarang,” ujarnya.

Kritik ini hadir di tengah pembahasan RAPBN 2026, di mana Kemendiktisaintek mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 5,5 triliun. Kondisi tersebut membuat pembahasan semakin panas karena isu transparansi jabatan dan anggaran menjadi perhatian utama.

Baca juga : Tunjangan Rumah Rp50 Juta DPR Berakhir Oktober 2025

Di sisi lain, rangkap jabatan pejabat tinggi negara sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Namun, setiap kali kasus ini muncul, publik selalu mempertanyakan soal etika, efektivitas kerja, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Sorotan DPR kali ini bisa menjadi sinyal agar pemerintah lebih hati-hati dalam memberikan penugasan tambahan kepada pejabatnya.

Dengan kritik terbuka dari anggota DPR, isu ini di perkirakan masih akan bergulir dan menjadi bagian dari di skursus publik. Apalagi, menyangkut pengelolaan anggaran besar yang menggunakan uang rakyat.