Megadewa88portal,Jakarta – Sejumlah influencer dan aktivis melakukan langkah bersejarah dengan menyerahkan dokumen berisi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Yang mana dikenal dengan 17+8 Tuntutan Rakyat langsung ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Penyerahan dilakukan oleh tokoh populer seperti Jerome Polin, Andovi da Lopez, Abigail Limuria, dan beberapa aktivis lainnya pada Kamis, 4 September 2025. Langkah ini menjadi sorotan karena menghubungkan suara publik di media sosial dengan lembaga legislatif.

Tuntutan ini awalnya viral di media sosial, di unggah oleh para influencer dan kemudian di repost secara luas oleh warganet. Format grafis dengan warna mencolok, pink dan hijau di atas latar hitam. Membuat pesan mudah di kenali dan menarik perhatian generasi muda. Aktivitas ini menandai fenomena baru dalam partisipasi publik, di mana digital activism bertemu dengan aksi nyata di dunia fisik.

Rincian 17+8 Tuntutan Rakyat

Secara singkat, tuntutan ini terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan tenggat waktu:

  • 17 Tuntutan Jangka Pendek (deadline: 5 September 2025) mencakup desakan seperti penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembebasan demonstran yang di tahan, pembentukan tim investigasi independen atas kekerasan aparat, penghentian kenaikan gaji anggota DPR, perlindungan hak buruh, hingga dialog dengan serikat pekerja.

  • 8 Tuntutan Jangka Panjang (target: 31 Agustus 2026) menuntut reformasi besar DPR, reformasi partai politik, penyusunan perpajakan adil, penguatan KPK dan lembaga pengawas independen, reformasi kepolisian, dan penguatan Komnas HAM.

Baca Juga : Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Pengadaan Laptop: Dugaan Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun

Penyerahan dokumen ini di harapkan memperkuat urgensi tuntutan publik dan mendorong DPR memberikan respons konkret bukan sekadar janji. Langkah ini juga menjadi simbol penting bahwa suara rakyat kini dapat di transformasikan dari digital activism. Menjadi aksi nyata di dunia politik. Influencer berperan sebagai penghubung antara masyarakat netizen dan lembaga negara, mendorong partisipasi publik lebih nyata dalam demokrasi.