Megadewa88portal.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah isu yang menyebut mutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU terjadi akibat bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat.

Dody menjelaskan bahwa mutasi pegawai merupakan proses rutin dalam organisasi pemerintahan. Selain itu, ia menilai perubahan posisi ASN menjadi bagian dari upaya kementerian untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kerja.

Dody menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. Saat wartawan menanyakan hubungan mutasi ASN dengan bocornya surat dinas, Dody langsung membantah informasi tersebut.

“Enggak,” ujar Dody saat menjawab pertanyaan terkait isu mutasi ASN.

Dody Sebut Mutasi ASN Kementerian PU sebagai Proses Wajar

Dody mengatakan setiap kementerian memiliki kewenangan untuk melakukan rotasi pegawai. Menurutnya, langkah tersebut membantu organisasi menyesuaikan kebutuhan kerja dan meningkatkan pelayanan publik.

Selain itu, Dody menyebut jumlah pegawai Kementerian PU mencapai sekitar 38.600 orang. Karena itu, kementerian perlu menata posisi pegawai secara berkala agar struktur kerja tetap berjalan efektif.

“Mutasi kan biasa saja. Pegawai saya 38.600 orang, masa tidak boleh mutasi?” kata Dody.

Dody memastikan kebijakan mutasi tersebut tidak memiliki hubungan dengan surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang sempat ramai diperbincangkan masyarakat.

Surat Perjalanan Dinas ke Amerika Serikat Menjadi Sorotan

Polemik bermula setelah surat internal Kementerian PU mengenai rencana perjalanan kerja ke Amerika Serikat tersebar di media sosial. Surat itu berisi daftar nama delegasi yang mengikuti forum internasional.

Penyelenggara forum tersebut menggunakan nama High-Level Meeting on The Midterm Review of The New Urban Agenda. Kegiatan itu berlangsung di New York pada 13 hingga 19 Juli 2026.

Dalam surat itu, Kementerian PU memasukkan nama Dody Hanggodo sebagai salah satu anggota delegasi. Selain itu, dokumen tersebut juga memuat nama istrinya, Irma Hermawati, serta anaknya, Aurelia Tsabitha Meidirama.

Setelah surat tersebut menyebar luas, Dody membatalkan perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat. Keputusan itu muncul setelah publik mempertanyakan daftar nama dalam dokumen tersebut.

Baca Juga: Hubungan Indonesia India: MoU Strategis dan Tantangan Baru

Kementerian PU Jelaskan Alasan Nama Keluarga Masuk Daftar

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto kemudian menjelaskan alasan munculnya nama anggota keluarga Menteri PU dalam surat perjalanan tersebut.

Menurut Apri, Kementerian PU membuat surat itu untuk melengkapi administrasi pengurusan visa perjalanan ke Amerika Serikat. Selain itu, pencatatan seluruh calon rombongan dalam satu data bertujuan mempermudah proses administrasi.

Apri menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri memberikan arahan terkait pendataan calon rombongan. Dengan langkah tersebut, seluruh pihak dapat mengikuti proses pengurusan visa melalui satu mekanisme.

Namun, Apri menegaskan bahwa anggota keluarga Menteri PU tidak memakai anggaran negara untuk perjalanan tersebut.

“Tidak ada penggunaan dana APBN untuk pembiayaan keluarga atau kepentingan pribadi. Itu akan didanai secara pribadi,” ujar Apri.

Dody Bantah Keponakan Menjabat Komisaris BUMN Konstruksi

Selain membahas persoalan surat perjalanan dinas, Dody Hanggodo juga menanggapi isu yang menyebut keponakannya menjabat sebagai komisaris di perusahaan BUMN sektor konstruksi.

Dody membantah informasi tersebut. Ia menyatakan tudingan itu tidak sesuai dengan fakta.

Bahkan, Dody menawarkan hadiah berupa ibadah umrah bagi pihak yang mampu membuktikan tuduhan tersebut dalam waktu satu bulan.

Menurut Dody, langkah tersebut menunjukkan keseriusannya dalam memberikan klarifikasi terhadap informasi yang berkembang di masyarakat.

Kementerian PU Pastikan Pengelolaan ASN Sesuai Aturan

Kementerian PU menjalankan seluruh kebijakan pengelolaan ASN sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, kementerian memastikan setiap keputusan internal mengikuti mekanisme administrasi pemerintahan.

Mutasi pegawai menjadi bagian dari pengelolaan organisasi. Sementara itu, pemerintah menetapkan prosedur administrasi yang harus dipenuhi dalam setiap perjalanan dinas pejabat negara.

Setelah Menteri PU dan jajaran Kementerian PU memberikan penjelasan, pemerintah berharap masyarakat memahami polemik surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat secara lebih lengkap.