Megadewa88portal,Jakarta – Keputusan aparat penegak hukum yang menangkap seseorang karena dianggap merugikan kelompok pelaku judi online mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif. Salah satu anggota DPR RI mempertanyakan logika penegakan hukum dalam kasus tersebut, yang dinilai janggal dan membingungkan publik.

Menurut anggota dewan tersebut, tindakan aparat yang justru menyasar pihak yang berusaha mengganggu operasional bandar judi daring menimbulkan tanda tanya besar terkait arah kebijakan penindakan terhadap kejahatan siber, khususnya perjudian digital yang kini semakin merajalela. Ia menyebut, aparat semestinya memfokuskan sumber daya dan kewenangannya untuk menindak tegas para pelaku utama, bukan individu yang justru mengancam eksistensi mereka.

Bikin Bandar Judol Rugi Besar, Polda DIY Tangkap 5 Pemain Judi

“Ini seolah-olah justru melindungi bandar judol, padahal yang ditangkap adalah orang yang merugikan mereka. Logikanya di mana?” ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (8/8/2025).

Baca Juga: Heri Gunawan dan Satori Raup Rp 28,38 Miliar dalam Korupsi CSR

Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut bisa menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, seakan-akan penegak hukum memihak pelaku kejahatan alih-alih melindungi kepentingan publik. Apalagi, judi online telah menjadi isu serius yang berdampak luas secara sosial dan ekonomi, terutama bagi kalangan rentan.

Kasus ini muncul setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang individu yang diduga terlibat dalam kegiatan merugikan sindikat judi online. Namun, alih-alih mengungkap jaringan utama, penangkapan tersebut justru ditujukan kepada pihak yang disebut sebagai pengganggu jalannya praktik ilegal itu. Langkah ini dinilai mengaburkan tujuan utama pemberantasan judi daring.

Anggota DPR tersebut juga menegaskan bahwa penanganan perkara semacam ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia meminta Kapolri untuk memberikan penjelasan menyeluruh kepada publik agar tidak muncul dugaan bahwa institusi kepolisian bermain mata dengan para pelaku kejahatan digital.

“Jika penegakan hukum terlihat memihak kepentingan tertentu, maka integritas institusi penegak hukum akan dipertanyakan. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendesak agar pemerintah, melalui instansi terkait, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penindakan terhadap kasus judi online. Ia menilai bahwa maraknya praktik perjudian digital tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, namun juga oleh lambannya penegakan hukum terhadap aktor-aktor utamanya.

Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan penjelasan rinci mengenai alasan di balik penangkapan tersebut. Namun, tekanan publik dan desakan dari lembaga legislatif diperkirakan akan mendorong adanya klarifikasi resmi dalam waktu dekat.

Baca Juga: Kejagung Tetapkan Eksekusi Silfester Tetap Jalan Meski Sudah Damai

Perkembangan ini menambah daftar panjang polemik dalam upaya pemberantasan judi online di Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa penindakan terhadap kejahatan digital membutuhkan strategi yang lebih tajam dan fokus, tidak hanya sekadar mengejar target angka penangkapan, tetapi menyentuh akar permasalahan dan pelaku inti di balik jaringan tersebut.

Dalam situasi di mana kejahatan siber semakin kompleks, kejelasan arah dan konsistensi penegakan hukum menjadi kunci utama dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Penangkapan terhadap individu yang dianggap melawan bandar judi justru menjadi preseden yang dapat merusak upaya penegakan hukum jika tidak ditangani dengan cermat dan terbuka.