Megadewa88 portal,Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan dukungan penuh terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Dukungan ini muncul menyusul sorotan tajam dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai kondisi hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Pernyataan bersama ini dianggap sebagai momentum penting untuk memastikan aspirasi publik didengar dan diakomodasi oleh pemerintah.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung Nusantara, perwakilan DPR dari Komisi III, Arsul Sani, menyampaikan bahwa parlemen memahami dan menghormati hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. “Kami di DPR, khususnya Komisi III, melihat bahwa aksi-aksi unjuk rasa ini adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Ini adalah alarm bagi kita semua untuk mengevaluasi kembali kebijakan dan memastikan pemerintah tidak berjalan sendirian,” tegas Arsul. Ia menambahkan bahwa DPR siap menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan eksekutif untuk mencari solusi damai dan konstruktif.
Senada dengan DPR, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya akan terus mengawal setiap aksi demonstrasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. “Kami telah mencatat dan mendokumentasikan berbagai laporan terkait kekerasan dan pembatasan hak saat demonstrasi. Sorotan PBB menjadi pengingat bagi kami untuk bekerja lebih keras,” kata Beka. Ia juga mengimbau aparat keamanan agar mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis, serta menghindari penggunaan kekerasan yang tidak proporsional terhadap para demonstran.
Baca Juga: Ojol Gelar Aksi Damai: Serukan Perdamaian dan Tolak Provokasi
Dukungan dari dua lembaga negara ini dianggap sebagai respons langsung terhadap laporan PBB yang menyoroti penurunan kualitas demokrasi dan ruang sipil di Indonesia. Laporan tersebut menyebutkan adanya pembatasan terhadap aktivisme, jurnalisme, dan kebebasan akademik. Dukungan dari DPR dan Komnas HAM ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki citra Indonesia di mata internasional dan, yang lebih penting, memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Para pegiat HAM dan aktivis mahasiswa menyambut baik dukungan ini, meskipun mereka tetap skeptis. Mereka berharap pernyataan dukungan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan diikuti dengan tindakan nyata. “Kami akan terus berdemonstrasi sampai tuntutan kami dipenuhi. Dukungan DPR dan Komnas HAM adalah sinyal positif, tapi kami butuh lebih dari sekadar kata-kata. Kami butuh jaminan bahwa suara kami tidak akan dibungkam lagi,” ujar salah satu koordinator aksi mahasiswa. Momentum ini membuka babak baru dalam dinamika politik Indonesia, di mana tuntutan masyarakat sipil mendapatkan validasi dari lembaga-lembaga yang berwenang.
2 Komentar