TEL AVIV – Laporan menyebutkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memaparkan peta rencana aneksasi wilayah Tepi Barat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Mike Johnson, dalam kunjungannya pada Senin (4/8/2025). Informasi ini dilansir oleh surat kabar Israel Hayom.

Speaker Mike Johnson to address Israeli parliament June 22 - Sandhills Express

Menurut laporan tersebut, pertemuan berlangsung di permukiman ilegal Shiloh yang terletak di timur laut Ramallah, wilayah tengah Tepi Barat. Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah pejabat militer dan penasihat senior Israel, yang ikut serta dalam menyampaikan argumen keamanan dan strategi pertahanan negara.

Baca Juga: 16 Tentara Israel Bunuh Diri Terkait Perang Gaza, Investigasi Militer

Momen ini menandai pertama kalinya Netanyahu secara langsung menyampaikan kepada pejabat tinggi AS, termasuk Johnson dan delegasinya, mengenai rencana Israel untuk mengambil “tindakan militer yang dianggap tak terhindarkan di Gaza,” sebagaimana dijelaskan dalam laporan itu. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemerintah Israel untuk menghadapi kelompok militan di wilayah tersebut.

Masih dari Israel Hayom, disebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihak Israel menampilkan peta dan dokumen yang mencerminkan visi mereka untuk menerapkan kedaulatan penuh di Tepi Barat. Namun, rincian isi dokumen tersebut tidak dipublikasikan ke media, demi menjaga sensitivitas diplomatik.

Beberapa hari terakhir, laporan dan bocoran dari media Israel mengindikasikan bahwa Netanyahu tengah merencanakan langkah pendudukan ulang Jalur Gaza — hampir dua dekade setelah Israel menarik diri secara sepihak dari wilayah itu, pada 2005.

Baca Juga: Penuh Kontroversi! Netanyahu Berniat Kuasai Gaza, Trump Buka Suara

Sejumlah analis menilai bahwa upaya aneksasi Tepi Barat secara de facto akan mengubur peluang penerapan solusi dua negara, yang selama ini didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai dasar utama dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Mereka juga memperingatkan bahwa tindakan sepihak ini dapat memperburuk ketegangan regional dan mengundang kecaman internasional, termasuk dari sekutu utama Israel di Barat.