Megadewa88 portal,DAR ES SALAAM – Gejolak politik di Tanzania telah mencapai titik didih dengan munculnya tuduhan yang sangat serius terkait keterlibatan pemerintahan Presiden Samia Suluhu Hassan dalam insiden pembunuhan massal pasca pemilihan umum. Klaim-klaim mengerikan ini, yang diangkat oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pihak oposisi, melukiskan gambaran kelam mengenai aksi kekerasan yang menelan ratusan, bahkan ribuan, korban jiwa di tengah penumpasan demonstrasi massal.

Krisis Berdarah di Balik Pelantikan Presiden

Kekerasan ini dilaporkan meletus setelah pemilu pada akhir Oktober, yang berakhir dengan kemenangan telak bagi Presiden Samia Suluhu Hassan, namun diwarnai tuduhan kecurangan yang meluas. Pihak oposisi utama, Chadema, yang dilarang berpartisipasi dalam pemilu tersebut, mengklaim bahwa ratusan warga tewas dalam serangkaian protes berdarah yang menyebar di berbagai kota besar. Beberapa laporan, yang belum dapat diverifikasi secara independen, bahkan menyebutkan jumlah korban tewas mencapai angka yang mengkhawatirkan, dengan beberapa kelompok hak asasi menaksir korban tewas bisa mencapai 3.000 jiwa.

Menurut saksi mata dan laporan yang dihimpun oleh berbagai media internasional, demonstrasi yang menentang hasil pemilu ditanggapi dengan respons brutal dari aparat keamanan. Protes yang ditandai dengan pembakaran ban dan teriakan penolakan terhadap Presiden Hassan dengan cepat dibalas oleh kehadiran tentara dan polisi. Kesaksian yang beredar menyebutkan bahwa aparat keamanan melepaskan tembakan tanpa pandang bulu ke arah demonstran dan bahkan dilaporkan mengejar korban hingga ke dalam rumah mereka.

Pencarian Jenazah dan Kabar Kuburan Massal

Yang menambah kengerian situasi ini adalah laporan mengenai upaya untuk menutupi jejak kekejaman yang terjadi. Keluarga-keluarga korban dilaporkan sibuk mencari kerabat yang hilang, sementara pemerintah tetap bungkam mengenai jumlah resmi korban tewas.

Isu yang paling mencemaskan adalah tuduhan yang dilontarkan oleh kelompok aktivis hak asasi manusia bahwa pihak berwenang berupaya menyembunyikan bukti pembunuhan di luar hukum dengan “menggali kuburan massal di seluruh Tanzania, terutama di Mabwepande.” Mereka menuntut agar para pejabat keamanan yang bertanggung jawab diadili dan mendesak Presiden Hassan untuk segera mengundurkan diri.

Selain itu, laporan dari koalisi masyarakat sipil juga menuding bahwa senjata yang digunakan dalam penumpasan demonstran diimpor oleh anggota keluarga dekat Presiden Hassan dan merupakan senjata tingkat militer yang tidak diizinkan untuk operasi standar kepolisian. Tuduhan ini semakin memperdalam keraguan publik dan internasional terhadap integritas kepemimpinan pasca-pemilu.

Reaksi Pemerintah dan Desakan Internasional

Saat dilantik di tengah krisis yang memanas, Presiden Samia Suluhu Hassan hanya memberikan komentar singkat terkait insiden kekerasan tersebut. Ia menyatakan keprihatinan atas insiden “gangguan perdamaian, hilangnya nyawa, dan perusakan properti publik dan swasta,” sambil menjanjikan penyelidikan rinci oleh badan keamanan dan pertahanan. Namun, pemerintah sejauh ini secara konsisten menolak tuduhan penggunaan “kekuatan yang berlebihan” dan menganggap klaim-klaim tersebut sebagai “fabrikasi yang dimaksudkan untuk mengacaukan negara.

Baca Juga: Shutdown dan Inflasi: Ancaman Nyata Kerawanan Pangan Membayangi Jutaan Warga AS

Di tengah pemadaman internet yang berkepanjangan—yang diduga digunakan untuk membatasi penyebaran bukti kekejaman—masyarakat internasional, termasuk negara-negara di Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC), telah mendesak Tanzania untuk menjamin hak-hak dan kebebasan warganya serta menuntut transparansi penuh terkait peristiwa tragis ini. Desakan untuk menyelidiki secara independen dan mendalam menjadi sorotan utama agar keadilan dapat ditegakkan bagi para korban pembunuhan massal ini.