Megadewa88portal,Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat, Benny K. Harman, menyoroti dinamika politik terkini terkait terbentuknya koalisi gemuk dalam pemerintahan. Ia menegaskan bahwa meski hampir seluruh partai besar masuk dalam barisan pendukung pemerintah, hal tersebut tidak boleh membuat DPR kehilangan fungsi kritisnya. Menurutnya, DPR tetap harus menjalankan tugas utama sebagai pengawas pemerintah dan bukan sekadar lembaga formalitas.

DPR Harus Jadi Wakil Rakyat, Bukan Rubber Stamp

Benny menyampaikan bahwa keberadaan koalisi besar berpotensi melemahkan daya kritis DPR jika tidak di imbangi dengan reformasi internal. Ia mengingatkan bahwa amarah publik yang muncul dalam demonstrasi belakangan ini adalah tanda jelas adanya ketidakpuasan terhadap kinerja DPR. Menurutnya, tuntutan rakyat termasuk dalam isu transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan tata kelola lembaga, harus segera di jawab dengan langkah konkret.

Politisi Demokrat ini juga menekankan pentingnya penataan ulang alat kelengkapan dewan (AKD) agar setiap anggota DPR memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan fungsi pengawasan. DPR, katanya, tidak boleh hanya menjadi perpanjangan tangan elite politik atau oligarki, melainkan harus hadir sebagai wakil rakyat sejati. Dengan begitu, aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dengan baik, sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Benny menilai bahwa checks and balances merupakan prinsip mendasar demokrasi yang tidak boleh dilemahkan oleh kepentingan politik praktis. Kehadiran koalisi besar seharusnya tidak menjadi alasan bagi DPR untuk bersikap pasif. Justru dengan dukungan politik yang luas, DPR harus mampu lebih kuat mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan kebijakan berpihak pada rakyat.

Baca Juga : Prabowo Bertemu Dasco, Fokus Kondisi Nasional

Ia juga menambahkan bahwa gelombang demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini merupakan bukti nyata bahwa masyarakat ingin melihat perubahan nyata dari lembaga legislatif. Menurut Benny, kritik yang datang dari publik bukan hanya soal pergantian wajah politik, tetapi tentang bagaimana DPR bisa bekerja lebih terbuka, responsif, dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Jika hal ini gagal dilakukan, legitimasi DPR akan semakin tergerus dan demokrasi nasional bisa berada dalam ancaman serius.