Megadewa88 portal,JAKARTA – Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Juri Ardiantoro, menyampaikan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur membutuhkan dana sekitar Rp466 triliun.

Ia menegaskan bahwa pembiayaan proyek ini tidak sepenuhnya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

IKN Nusantara: Siapa yang mendanai pembangunan ibu kota baru Indonesia? - BBC News Indonesia

“Porsi terbesar justru berasal dari kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi dari sektor swasta,” jelas Juri dalam keterangan tertulis yang dirilis KSP pada Senin (28/6/2021).

Baca Juga: Pinjaman Online RI Sentuh Rp83,5 T, Membelit Warga

Dia memperkirakan bahwa dari total kebutuhan anggaran Rp466 triliun tersebut, kontribusi APBN hanya sekitar Rp89,4 triliun. Sementara itu, dana sebesar Rp253,4 triliun berasal dari KPBU dan investor swasta, serta Rp123,2 triliun dari BUMN dan BUMD.

Juri mengakui bahwa pendanaan menjadi salah satu tantangan utama dalam proyek pemindahan ibu kota ini.

Tantangan lainnya adalah situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan menjadi fokus utama pemerintah saat ini.

Namun demikian, menurut Juri, penyusunan rencana pembangunan untuk jangka menengah dan panjang tetap penting agar ketika pandemi mereda, proses pembangunan dapat segera dilanjutkan.

“Kita harus siap untuk bergerak cepat setelah pandemi, jangan sampai kehilangan momentum atau bahkan melupakan tujuan besar ini,” katanya.

Ia juga menyoroti perlunya dukungan dari masyarakat terhadap rencana pemindahan IKN tersebut.

Juri menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk merealisasikan visi pembangunan ibu kota baru.

“Perlu diingat, pada tahun 2045 nanti kita akan memperingati satu abad kemerdekaan Indonesia, dan saat itulah kita ingin melihat hasil dari pembangunan ini,” ucapnya.

Baca Juga: PPATK Tegaskan Tidak Ada Rush Money, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

Lebih lanjut, Juri menyampaikan bahwa pembangunan IKN di Penajam Paser Utara bertujuan untuk mendorong pertumbuhan wilayah di luar Pulau Jawa agar bisa menyusul dalam hal pembangunan dan kesejahteraan.

Hal ini diyakini menjadi strategi penting untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, sejahtera, dan berdaya saing.

“Presiden Joko Widodo melihat ini sebagai lompatan besar menuju pemerataan ekonomi antarwilayah,” kata Juri.

Ia kemudian mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal IV tahun 2020.

Dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp15.434,2 triliun, Pulau Jawa menyumbang 58,75 persen, diikuti Sumatera dengan 21,36 persen. Kalimantan menyumbang 7,94 persen, Sulawesi 6,66 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,94 persen, serta Maluku dan Papua 2,34 persen.

“Besarnya populasi dan pembangunan yang lebih maju di Jawa menjadikan wilayah ini seperti magnet bagi investor dan masyarakat dari luar pulau,” tambahnya.

Sebagai informasi, pemerintah berencana memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke wilayah Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ke DPR pasca reses bulan Mei 2021.

Namun, hingga saat ini, pembahasan mengenai RUU IKN masih berlangsung dan belum disahkan menjadi undang-undang.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa telah menetapkan lokasi Istana Negara yang baru akan berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.