Megadewa88 portal,Setelah menyatakan kesediaan untuk bergabung, tokoh senior hukum dan politik ini memilih bersikap pasif, menghindari kesan mengejar jabatan di tengah tuntutan publik untuk transformasi kepolisian yang mendesak.

Yogyakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyampaikan pengakuannya bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima pembaruan informasi atau kabar lanjutan yang konkret terkait progres pembentukan Komite Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) oleh pemerintah. Pernyataan ini disampaikan Mahfud di Yogyakarta, menyusul santernya kabar mengenai inisiatif pembentukan tim ad hoc tersebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai respons terhadap desakan publik akan reformasi institusi penegak hukum.

Mahfud MD, yang sebelumnya telah menyatakan kesediaannya untuk terlibat dalam komite tersebut, menegaskan bahwa posisinya saat ini adalah menunggu dan tidak secara proaktif mencari tahu perkembangan dari Istana Negara maupun pihak terkait lainnya.

“Saya terus terang tidak tahu perkembangan lebih lanjutnya seperti apa. Sejak saya menyatakan kesediaan untuk ikut bergabung, habis itu saya tidak tahu perkembangannya,” ujar Mahfud dengan nada formal.

Ketidaktahuan ini bukan tanpa alasan. Tokoh yang dikenal memiliki pandangan kritis dan tajam terhadap isu-isu penegakan hukum ini secara eksplisit menjelaskan bahwa ia menghindari komunikasi lebih lanjut dengan pihak Istana atau pejabat terkait. Tindakan ini, menurutnya, merupakan upaya menjaga integritas agar tidak menimbulkan persepsi publik yang keliru.

“Saya tidak mau bertanya ke Istana atau ke siapa pun, nanti dikira saya ini ingin atau punya maksud apa. Saya kan hanya menyatakan bersedia [untuk berkontribusi],” tegasnya, memberikan detail mengenai sikap pasifnya dalam menanggapi dinamika politik yang mengelilingi pembentukan komite penting tersebut.

Implikasi Ketiadaan Pembaruan Informasi

Keterlambatan informasi yang dialami Mahfud MD, yang notabene merupakan salah satu tokoh yang namanya telah dikonfirmasi oleh Istana sebagai calon anggota kunci Komite Reformasi, memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pembentukan komite ini sebelumnya digadang-gadang sebagai momentum emas dan respons cepat dari pemerintah untuk menjawab kritik publik terhadap kinerja dan perilaku oknum kepolisian.

Beberapa pihak di kalangan aktivis dan pengamat bahkan sempat menyampaikan kekecewaan. Mereka menilai bahwa penundaan pengumuman susunan dan pelantikan Komite Reformasi Polri, di tengah tingginya catatan kritis dari masyarakat, sangat disayangkan. Reformasi Polri dianggap sebagai isu mendesak yang memerlukan momentum tepat dan implementasi yang cepat.

Padahal, ketika bersedia bergabung, Mahfud MD telah menyiapkan sejumlah catatan penting dan terperinci mengenai aspek-aspek yang krusial untuk diperbaiki dalam institusi kepolisian. Tiga aspek utama yang menjadi fokus perhatian Mahfud, dan yang dinilainya perlu direformasi secara sungguh-sungguh, adalah:

  1. Aspek Aturan (Regulasi): Perlu adanya peninjauan ulang dan perbaikan mendasar pada peraturan internal dan kebijakan yang mengatur kewenangan serta mekanisme pengawasan Polri.
  2. Aspek Aparat (Sumber Daya Manusia): Penegakan hukum di tubuh kepolisian harus diperkuat, termasuk melalui mekanisme meritokrasi yang bebas dari praktik nepotisme, kedekatan dengan pimpinan, atau pembayaran untuk mendapatkan jabatan.
  3. Aspek Budaya: Perlunya transformasi kultural untuk menghilangkan stigma negatif di masyarakat, seperti isu pemerasan, backing-membekingi kasus, yang dinilai Mahfud sebagai penyakit yang menggerogoti citra institusi.

Ketiadaan kabar lanjutan mengenai komite yang sedianya akan menampung pemikiran-pemikiran reformis seperti yang dimiliki Mahfud MD ini, berpotensi mendinginkan kembali momentum transformasi yang sempat memanas. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa komite ini akan bekerja tanpa kejelasan arah atau, bahkan lebih jauh, hanya menjadi formalitas tanpa dampak perubahan yang signifikan.

Baca Juga: BNPT Perkuat Langkah Berantas Radikalisasi di Ruang Digital

Meskipun demikian, Mahfud MD memastikan bahwa komunikasi pribadinya dengan sejumlah menteri kabinet dan tokoh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih berjalan lancar. Namun, ia menekankan bahwa diskusi-diskusi tersebut tidak pernah menyentuh secara spesifik mengenai perkembangan tim reformasi yang kini tengah dinantikan kejelasan strukturnya oleh publik. Masyarakat kini menanti langkah tegas dan transparan dari pemerintah untuk segera mengumumkan dan melantik komite ini demi mewujudkan transformasi kepolisian yang diharapkan