Megadewa88portal,Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, setelah ucapannya dalam sebuah video viral di media sosial. Dalam video itu, ia menyebut dirinya akan “merampok uang negara” yang kemudian menimbulkan kecaman luas dari masyarakat. Keputusan tegas ini di umumkan oleh DPP PDIP melalui Ketua Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, sebagai langkah menjaga marwah partai.

PDIP menegaskan, partai tidak bisa mentolerir ucapan yang di anggap mencederai kepercayaan publik. Meski Wahyudin sudah menyampaikan permohonan maaf, partai menilai pernyataannya tetap tidak pantas di ucapkan oleh seorang wakil rakyat. Publik menilai langkah PDIP sebagai bukti bahwa partai serius menjaga etika dan kedisiplinan kader.

PDIP Tegaskan Etika Politik

Komarudin menjelaskan bahwa keputusan pemecatan di ambil setelah rapat internal dan rekomendasi dari Komite Etik partai. Selain pemecatan, PDIP juga menyiapkan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk mengisi kursi DPRD Gorontalo yang di tinggalkan Wahyudin. Langkah cepat ini di lakukan untuk memastikan representasi partai tetap berjalan tanpa mengabaikan tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Sementara itu, Wahyudin Moridu telah meminta maaf secara terbuka dan menyebut pernyataan dalam video adalah ucapan spontan tanpa maksud serius. Meski demikian, permintaan maaf tersebut tidak menghentikan konsekuensi politik yang harus di terimanya. Ia pun menyatakan siap menerima keputusan partai sebagai bentuk tanggung jawab pribadi.

Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh kader bahwa setiap ucapan memiliki konsekuensi besar, terlebih di era media sosial di mana video dapat menyebar luas dalam hitungan menit. PDIP menekankan, partai tidak hanya menuntut prestasi kerja, tetapi juga komitmen menjaga etika, disiplin, dan kehormatan sebagai representasi rakyat.

Baca Juga : Strobo & Rotator Sementara Dibekukan: Korlantas Tindak Tegas Penyalahgunaan

Bagi publik, langkah PDIP ini sekaligus menjadi sinyal positif bahwa partai politik di tuntut lebih transparan dan tegas dalam menegakkan aturan internal. Dengan sikap ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat tetap terjaga dan dunia politik semakin bersih dari pernyataan maupun tindakan yang merugikan rakyat.